 |
| Para pejabat ASN Pemkot Bekasi dalam sebuah apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi. |
Prakata.com — Rencana Pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Para wakil rakyat ini menilai, inti persoalan bukan terletak pada di mana ASN bekerja, melainkan pada kedisiplinan, pengawasan, serta mutu layanan kepada masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Ii Marlina, menegaskan bahwa kebijakan WFH pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama pelayanan publik tetap terjaga.
"WFH boleh saja, jika memang tuntutannya harus seperti itu. Yang jadi tuntutannya bukan WFH atau tidak, tapi tingkat kedisiplinan ASN, sistem pengawasan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia juga mengingatkan agar penerapan WFH tidak dimanfaatkan untuk bekerja tidak serius. "Jangan sampai ASN malah tidak bekerja dengan serius saat WFH," imbuhnya.
Menurut Ii Marlina, diperlukan pengawasan ketat yang didukung sistem pemantauan seperti dashboard kinerja guna memastikan pelayanan dan produktivitas tetap optimal. "Tentu hal ini harus diawasi dengan ketat, jangan sampai alasan produktivitas turun lantaran WFH, tentu pelayanan akan terdampak," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya key performance indicator (KPI) yang jelas, pemantauan kerja secara real-time, serta layanan publik yang tetap responsif. Tak hanya itu, evaluasi rutin juga perlu dilakukan, termasuk mengecek efektivitas kerja dan kelancaran pelayanan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyoroti dari sisi kebijakan transportasi. Ia menilai, jika WFH tidak lagi diterapkan, maka perlu ada dorongan agar ASN beralih ke kendaraan umum atau moda ramah lingkungan seperti bersepeda.
"Kalau WFH dilakukan juga, tidak ada jaminan dia tidak melakukan mobilisasi atau stay di rumah saja. Sekarang kondisinya berbeda dengan masa Covid-19 dulu yang memang mendukung kebijakan PSBB," bebernya.
Ia menambahkan, kondisi saat ini bisa menjadi momentum untuk mengubah budaya kerja dan transportasi, seperti yang diterapkan di Belanda dengan budaya bersepeda.
"Kondisi ini kalau didorong dengan kebijakan efisiensi agar ASN menggunakan transportasi umum, maka ini akan menjadi bahan evaluasi dan juga upaya modernisasi angkutan umum yang ada di Kota Bekasi agar lebih baik lagi, sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan transportasi umum yang lebih modern dan terintegrasi ke depannya," pungkasnya. (Gud)