 |
| Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri. |
Abidin menegaskan bahwa kondisi darurat ini memerlukan
respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah. Ia meminta agar Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan bergerak
bersama untuk memastikan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah.
“Harus ada koordinasi intensif untuk memetakan data jemaah
yang terdampak, sekaligus memastikan tersedianya akomodasi darurat dan bantuan
logistik,” ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa
(3/3/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa
keselamatan warga negara Indonesia, termasuk para pelaksana ibadah umrah,
adalah amanat konstitusi yang harus diutamakan. Ia mendorong pemerintah
menyiapkan skema mitigasi komprehensif jika situasi di kawasan terus memburuk.
Tak hanya itu, Abidin juga meminta agar pemerintah segera
mengkaji pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan rencana
evakuasi bertahap apabila konflik meningkat dan membahayakan keselamatan WNI di
Arab Saudi dan sekitarnya.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai
jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Abidin, akan terus mengawal
perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugas perlindungan
secara maksimal. Pengawasan ini dilakukan demi menjamin para jemaah dapat
kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.
Ia juga mengimbau para jemaah dan penyelenggara perjalanan
umrah untuk tetap tenang serta mematuhi arahan resmi dari Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) dan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas politisi asal dapil Jawa Timur IX itu. (fa/rdn/zen)