![]() |
| Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, saat meninjau fasilitas WTJJ SPAM yang dikelola PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di Kota Bekasi, Jawa Barat. |
Prakata.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai sektor penyediaan air bersih menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai lini usaha strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pandangan ini ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke fasilitas WTJJ SPAM yang dikelola PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (13/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, politikus yang akrab disapa Kang Hero itu menyebut Proyek SPAM Regional Jatiluhur I sebagai infrastruktur vital yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan metropolitan. Proyek ini memiliki kapasitas produksi 4.750 liter per detik yang dialokasikan untuk DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dari total tersebut, sekitar 4.000 liter per detik diperuntukkan bagi Jakarta, sementara sisanya untuk Bekasi dan Karawang.
“Air minum adalah kebutuhan dasar, sehingga penyediaannya merupakan bentuk kehadiran negara melalui BUMN yang bersinergi dengan berbagai pihak, seperti Perum Jasa Tirta II sebagai penyedia air baku dari Waduk Jatiluhur,” jelas Herman.
Meski kapasitas untuk Jakarta mencapai 4.000 liter per detik, Herman mengungkapkan realisasi pasokan baru sekitar 1.000 liter per detik. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang besar untuk optimalisasi pemanfaatan air bersih dari fasilitas tersebut. “Untuk wilayah lain relatif sudah optimal, tetapi Jakarta masih over capacity. Ini perlu diperkuat dengan regulasi negara yang mengatur kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Herman menekankan perlunya penguatan regulasi nasional dalam pengelolaan air bersih ke depan. Ia menilai selama ini pengelolaan air masih didominasi pemerintah daerah melalui PDAM, sementara ekspansi layanan dinilai belum mampu mengejar laju kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur air minum melalui proyek-proyek SPAM regional.
“Ke depan, regulasi harus lebih kuat agar pengelolaan air menjadi tanggung jawab bersama dengan peran pusat yang lebih besar. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi secara merata,” ujarnya.
Herman juga mengaitkan upaya ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita yang menargetkan swasembada air. Menurutnya, swasembada air berarti seluruh masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi air hasil produksi dalam negeri tanpa ketergantungan pada sumber luar, termasuk air kemasan impor.
Di sisi lain, Herman menyoroti potensi ekonomi dari bisnis pengolahan air bersih. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sektor ini mencatatkan Return on Assets (ROA) sekitar 12 persen, yang tergolong tinggi dibanding sejumlah BUMN lain. Ia menilai hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperluas investasi di sektor air, seiring dengan pengembangan sektor lain seperti pengelolaan sampah dan pangan.
“Bisnis air bersih potensinya sangat besar. Selain memenuhi kebutuhan dasar, sektor ini bisa memberikan keuntungan korporasi jika dikelola secara profesional,” tutup Herman Khaeron. (Gud)


