 |
| Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji. |
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik
terhadap Dwi Sasetyaningtyas, penerima beasiswa LPDP yang videonya soal anaknya
menjadi warga negara Inggris viral dan menuai kecaman. Dwi merupakan alumni S2
di Delft University of Technology, Belanda (2017), sementara suaminya, Arya
Iwantoro, juga menempuh S2 dan S3 di Utrecht University melalui jalur beasiswa
serupa pada 2017–2022.
“Saya sudah mengingatkan hal ini dalam rapat kerja dengan
Kementerian Keuangan awal tahun 2022. Saya sampaikan, kalau tidak ada penekanan
dan afirmasi yang tegas, LPDP bisa hanya dinikmati orang kaya,” ujar Sarmuji
dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal pilihan
pribadi, melainkan desain kebijakan yang harus mencerminkan keadilan sosial.
Saat ini, struktur persyaratan LPDP dinilai lebih mudah dipenuhi oleh mereka
yang sejak awal telah memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.
“Syarat seperti skor TOEFL tertentu itu berat. Yang bisa
memenuhi rata-rata adalah orang kaya, karena mereka sejak kecil difasilitasi
sekolah dan kursus terbaik. Sementara anak dari keluarga kurang mampu, misalnya
yang sekolah sambil jualan pentol, sangat sulit memenuhi kriteria itu,”
jelasnya.
Sarmuji menekankan bahwa yang paling utama dari sebuah
beasiswa adalah potensi akademik seseorang untuk mampu mengikuti pembelajaran
di perguruan tinggi dunia. Hambatan bahasa, kata dia, seharusnya bisa diatasi
negara melalui program persiapan atau afirmasi.
“Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus
hadir membantu mereka yang secara struktural tidak beruntung. Jangan sampai
yang mampu justru punya banyak alternatif, sementara yang tidak mampu
kehilangan satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” tegas legislator asal
Jawa Timur itu.
Ia juga menyoroti minimnya akses alumni pondok pesantren
terhadap beasiswa LPDP. Tanpa kebijakan afirmatif, alumni pesantren akan sulit
bersaing karena kurikulum yang harus membagi porsi antara ilmu agama dan umum.
“Sekalipun ada pesantren modern dengan kurikulum mapan,
jumlahnya terbatas. Jika ada alumni pesantren yang berhasil meraih LPDP, itu
luar biasa. Tapi negara harus memberi perhatian khusus,” katanya.
Sarmuji berharap polemik yang berkembang tidak berhenti pada
kecaman personal, melainkan menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi
pendidikan benar-benar dirasakan oleh anak bangsa dari berbagai latar belakang.
“Dana abadi pendidikan berasal dari pajak rakyat. Semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa sadar, yang menikmati berulang hanya kelompok tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya kesempatan untuk naik,” tutupnya. (zen)