 |
| Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. |
Prakata.com – Ketergantungan Indonesia terhadap garam impor asal Australia mendapat kecaman keras dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti nyata lemahnya keberpihakan negara terhadap petani garam lokal.
Firman menegaskan bahwa murahnya harga garam Australia tidak lantas menunjukkan kualitas petani Indonesia lebih rendah. Sebaliknya, hal itu justru mencerminkan kegagalan negara dalam menciptakan sistem produksi yang modern dan adil bagi petani dalam negeri.
"Australia mampu menjual garam dengan harga murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksi besar, dan infrastruktur yang kuat. Sementara petani kita dibiarkan bertarung sendirian dengan peralatan tradisional dan bergantung pada cuaca," ujar Firman dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa industri garam Australia mengandalkan sistem penguapan air laut di kolam-kolam luas dengan manajemen modern serta dukungan infrastruktur penuh dari negara. Air laut dipompa ke tambak raksasa, diuapkan oleh sinar matahari, kemudian dikristalkan dan dipanen secara efisien.
Di sisi lain, sebagian besar petani garam Indonesia masih mempraktikkan metode konvensional yang sangat rentan terhadap cuaca. Mereka tidak memiliki teknologi pemurnian, fasilitas penyimpanan yang layak, maupun jaminan harga yang pasti.
Firman menyebut situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang sistematis.
"Petani kita dipaksa bersaing dengan produk industri asing, namun negara tidak membekali mereka dengan alat yang setara. Ini persoalan keberpihakan negara, bukan persoalan kemampuan petani," tegasnya.
Ia juga menyoroti dalih kualitas garam lokal yang kerap digunakan untuk membuka keran impor. Menurut Firman, rendahnya kualitas tersebut bukan akibat kelalaian petani, melainkan minimnya investasi negara dalam teknologi pascapanen dan standardisasi industri.
"Jika pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius adalah kebijakannya. Tampaknya lebih mudah mengimpor ketimbang membangun industri garam nasional," sindirnya.
Lebih lanjut, Firman memperingatkan bahwa ketergantungan pada garam impor tidak hanya mematikan sendi-sendi ekonomi petani, tetapi juga membahayakan kedaulatan pangan nasional.
"Garam merupakan kebutuhan strategis. Jika kita terus bergantung pada negara lain, ini situasi berbahaya. Negara tidak boleh menyerah pada mekanisme pasar dan membiarkan petani menjadi korban," tegas Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.
Firman menambahkan, Komisi IV DPR akan terus mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan impor yang merugikan petani lokal. Pemerintah diminta segera membangun ekosistem industri garam nasional yang modern, mandiri, dan berdaulat. (rdn/zen)