 |
| Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari. |
"Harus ada sinkronisasi menyeluruh antara hulu dan
hilir. Kebijakan dan penciptaan prodi tidak bisa asal jalan, harus selaras
dengan kebutuhan riil industri," tegas Karmila kepada Parlementaria.
Tidak hanya soal kurikulum, Karmila juga menyoroti lemahnya
implementasi regulasi ketenagakerjaan yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja
lokal. Ia mendorong penerapan sistem reward and punishment bagi dunia usaha
agar patuh pada aturan porsi tenaga kerja putra daerah.
Di sisi internal kampus, Karmila menegaskan peningkatan
kualitas perguruan tinggi adalah proses jangka panjang yang berpusat pada
dosen. Menurutnya, penguatan peran dosen dalam Tridharma Perguruan
Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah kunci.
"Universitas tidak bisa jadi hebat dalam sekejap.
Apresiasi dan dukungan untuk pengembangan dosen sangat vital," ujarnya.
Untuk mempercepat peningkatan kompetensi dosen, Karmila
mengusulkan skema pinjaman pendidikan (loan) yang diperluas, khususnya untuk
pendanaan studi S3. Skema ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan
ketimbang mengandalkan penuh APBN.
"Loan dengan bunga rendah, atau bahkan tanpa bunga,
harus diperbanyak. Ini solusi yang membuat dosen bisa upgrade diri ke S3 dengan
tanggung jawab mandiri. Jika banyak dosen yang sudah S3, kompetensi dan
kesejahteraan naik, ini sekaligus mengurangi beban negara untuk beasiswa,"
paparnya.
Ia meyakini, peningkatan kualitas dan kesejahteraan dosen
akan langsung mendongkrak kualitas akademik kampus, yang berujung pada
peringkat universitas yang lebih baik di kancah global.