 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin. |
Prakata.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghadapi ancaman serius gagalnya sejumlah program andalan. Penyebabnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, hanya berkisar di 71,46%.
Kekurangan ini berpotensi besar mengganggu pembiayaan operasional pemerintah, termasuk belanja barang dan jasa. Dampak terburuknya, program-program yang telah dirancang matang berisiko tinggi tidak bisa dijalankan.
"Tentu saja ini berpengaruh terhadap keuangan daerah. Logikanya, pendapatan sedikit pasti berdampak. Bisa berakibat program-program yang sudah direncanakan tidak terserap karena minimnya dana," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, Sabtu (29/11/2025).
Alit menyayangkan bahwa pergantian pimpinan di dinas terkait ternyata belum mampu mendongkrak kinerja penarikan PAD. Ia bahkan menyatakan pesimis target 90% yang dicanangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dapat tercapai.
"Sangat tidak mungkin mencapai 90% dalam waktu satu bulan tersisa. Angka saat ini masih di 71 persenan. Mustahil bisa melonjak drastis," ujarnya.
Sebagai jalan tengah, Alit mendesak Bapenda untuk lebih realistis. Ia meminta minimal PAD bisa mencapai level 85% di akhir tahun. Untuk mencapainya, Bapenda diminta bekerja lebih keras, gesit mencari potensi pendapatan baru, melakukan operasi pasar (opsir) rutin, dan menagih tunggakan pajak dengan lebih agresif. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel