 |
| Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) menggelar aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. |
Koordinator Lapangan KMPPI, Benny HF, menyampaikan lima tuntutan utama dalam
pernyataannya. Pertama, KMPPI
menuntut penghentian intimidasi dan intervensi proyek. "Menolak adanya
intervensi dan intimidasi ke beberapa kepala Balai agar memenangkan pihak
tertentu dalam proyek pembangunan yang diduga melibatkan pihak keluarga,"
ujar Benny.
Dugaan ini disebut terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pada
satker Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air di salah satu Balai Besar Wilayah
Sungai (BBWS), dengan permintaan fee proyek sebesar 12% kepada swasta dan BUMN.
Kedua, mereka menuntut dihentikannya politisasi terhadap
pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PU.
"Serta memulihkan nama baik dan jabatan mereka kembali," tambahnya.
Hal ini disebutkan berdampak pada kinerja operasional kementerian secara
menyeluruh, terutama setelah rotasi 578 pejabat dan pemberhentian 5 pejabat
eselon I.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan pemborosan uang negara.
Benny menuding Menteri PU menggunakan private jet yang disewa dengan uang
negara untuk perjalanan dinas ke Bali, Semarang, dan Lombok. "Tentu hal
ini bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan Presiden Prabowo,"
tegasnya.
Keempat, KMPPI menyoroti ketidakharmonisan di tubuh pimpinan
Kementerian PU. "Adanya ketidak harmonisan terhadap beberapa Dirjen yang
berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan," jelas Benny.
Kelima dan yang utama, komunitas tersebut mendesak Presiden
Prabowo untuk memecat Menteri PU. "Memberhentikan memecat Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin,"
seru Benny. Mereka menilai program strategis nasional membutuhkan orang yang
kredibel dan mampu bekerja sama dengan bawahannya.