 |
| Kerjasama strategis antara Indonesia dengan Brasil. Foto: Ilustrasi. |
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Brasil tidak
hanya menjadi mitra dalam pengembangan bioetanol, tetapi juga berpotensi
menjadi mitra kunci untuk program nuklir Indonesia. Hal ini didasari oleh
kepemilikan Brasil atas cadangan uranium dan pengalamannya mengoperasikan PLTN.
"Kami juga menjajaki peluang kerja sama di bidang
nuklir. Mereka memiliki sumber daya uranium dan telah memiliki pengalaman
dengan pembangkit nuklir," jelas Bahlil usai menghadiri Upacara Peringatan
Hari Pertambangan dan Energi ke-80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Komitmen pemerintah terhadap energi nuklir semakin nyata
dengan disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN
2025-2034, yang memuat PLTN sebagai salah satu sumber energi baru.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, membeberkan peta jalan pengembangan PLTN.
Tahap awal akan dimulai dengan proyek percontohan berkapasitas 250 Megawatt
(MW) di dua lokasi, yaitu Sumatera dan Kalimantan.
Namun, ambisi jangka panjang pemerintah jauh lebih besar.
Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), kapasitas
pembangkit nuklir ditargetkan mencapai 35 GigaWatt (GW) pada tahun 2060.
Capaian ini diperkirakan membutuhkan lebih dari 30 unit reaktor nuklir berbasis
darat (land-based).
"Dua lokasi pertama masing-masing 250 MW. Namun, target
kami dalam RUKN untuk nuklir bisa mencapai 35 GW. Jika menggunakan model land-based,
diperkirakan akan ada lebih dari 30 unit PLTN. Nuklir adalah salah satu solusi
untuk base load energy," papar Eniya dalam Human Capital Summit
(HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).
Untuk mendukung program besar ini, pemerintah sedang
mempersiapkan pembentukan Badan Tenaga Nuklir Indonesia (NEPIO). Eniya
menyebutkan bahwa koordinasi intensif sedang dilakukan dengan Kementerian
Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Aspek krusial yang menjadi perhatian utama adalah penyiapan
Sumber Daya Manusia (SDM). Dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten, khususnya
dalam hal operasional dan standar keselamatan nuklir yang mengacu pada badan
atom internasional, IAEA.
"Kita membutuhkan SDM yang memahami teknologi nuklir,
cara pengoperasiannya, serta aspek keselamatannya. Semua negara yang
mengoperasikan PLTN mengacu pada standar IAEA," tegas Eniya.