 |
| Pimpinan DPR RI dalam foto bersama saat penyerahan buku laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). |
“Kita semua yang duduk di sini adalah representasi rakyat.
Keberadaan kita berasal dari rakyat, ditujukan untuk rakyat, dan pada akhirnya
harus kembali membawa manfaat bagi rakyat. Jabatan ini adalah amanah dan
tanggung jawab, bukan sebuah hak istimewa,” tegas Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan itu juga menyoroti pentingnya menyikapi kritik masyarakat dengan
bijak. Ia menegaskan bahwa segala bentuk masukan, baik yang disampaikan melalui
unjuk rasa, aspirasi langsung di daerah, maupun curahan pendapat di platform
digital, harus diterima sebagai cerminan suara rakyat.
“DPR RI wajib menanggapi semua kritik tersebut dengan karya
dan aksi nyata. Kita harus memiliki keberanian untuk mendengar, menerima
koreksi, dan bertekad bulat meningkatkan pengabdian agar kepercayaan publik
tetap terjaga,” imbuhnya.
Puan mengingatkan bahwa fokus utama para wakil rakyat
semestinya terpusat pada pembahasan isu-isu strategis yang menyentuh hajat
hidup orang banyak, bukan justru berkubang dalam pembicaraan yang bersifat
personal. Dedikasi sejati, ujarnya, menuntut kesediaan untuk mengutamakan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
Dengan sikap rendah hati, Puan juga menyampaikan permohonan
maaf atas nama jajaran DPR RI kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Kami
menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Setiap masukan
dari rakyat akan menjadi bahan evaluasi dan pendorong untuk melakukan
transformasi ke arah yang lebih baik,” ucapnya.