 |
| Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir. |
Politisi PKS ini menekankan bahwa persoalannya bukan
terletak pada benar atau salahnya kebijakan, tetapi pada cara menyampaikannya
kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki niat baik dalam menjaga
ketahanan energi dan devisa negara, namun penjelasan yang kurang optimal dapat
menimbulkan kesan bahwa pemerintah justru menghambat.
“Padahal, data menunjukkan kuota impor SPBU swasta tidak
dikurangi, bahkan mengalami kenaikan. Kelangkaan justru terjadi karena
penjualan melonjak dan kuota tahunan habis lebih cepat. Ini fakta kunci yang
harus disampaikan,” tegas Jalal, Kamis (2/10/2025).
Ia juga menyanggah kabar perumahan karyawan SPBU swasta.
Jalal menilai, secara bisnis, kondisi penjualan yang meningkat seharusnya
membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, bukan justru
merumahkan mereka.
“Di saat perusahaan menikmati keuntungan, jangan sampai
karyawan yang menjadi korban. Logika bisnisnya tidak mendukung alasan perumahan
tersebut,” imbuhnya.
Jalal mendorong Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk
proaktif menerangkan kebijakan impor satu pintu. Transparansi dan komunikasi
yang jujur dinilai kunci untuk membangun kepercayaan publik.
“Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah bekerja untuk
kepentingan rakyat. Jelaskan secara terbuka agar tidak ada lagi
kesalahpahaman,” pesannya.