![]() |
Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin saat berbicara dalam Rapat Kerja DPC PPP Kota Bekasi, Sabtu (20/9/2025). |
Prakata.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan bakal melangsungkan pemilihan Ketua Umum partai pada Muktamar ke X (sepuluh) di Jakarta pada akhir September ini.
Menyambut perhelatan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi pun turut bersuara menyerukan agar Muktamar ke X PPP di Jakarta pada 27-28 September 2025 untuk menggunakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum partai.
Bukan tanpa alasan, dorongan pemilihan dengan sistem AHWA dianggap menjadi sebuah solusi terbaik melihat kondisi partai agar tetap utuh dan solid dalam menentukan seorang Ketua Umum PPP, artinya pemilihan seorang ketum dilakukan melalui pertimbangan keterwakilan para tokoh partai yang didasari atas musyawarah mufakat.
Diektahui, secara pengertian AHWA adalah lembaga atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan berbagai hal atas nama umat, seperti mengangkat pemimpin (khalifah) atau dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), memilih pengurus tertinggi. Secara harfiah, istilah ini berarti "orang yang berwenang melepaskan dan mengikat".
“Apa yang kami suarakan ini adalah ihtiar untuk kembali mengingatkan seluruh bakal calon Ketua Umum PPP dan tim suksesnya untuk tetap memikirkan sistem AHWA sebagai dasar dalam membangun silaturahmi dan menjaga keutuhan PPP,” ulas Sholihin, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, usai melakukan Rapat Kerja DPC PPP Kota Bekasi, Sabtu (20/9/2025).
Dijelaskan Ketua DPC PPP akrab disapa Gus Shol , untuk menentukan Ketua Umum PPP pada Muktamar ke X di Jakarta, perlu pertimbangan matang dari pemilik suara. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
Diingatkannya, apabila yang digunakan adalah sistem konvensional atau satu orang satu suara, maka kemungkinan akan melahirkan pemimpin pragmatis.
"Yang orientasinya lebih kepada kepentingan pribadi dan rentan menyisakan konflik," ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Gus Shol, apabila yang digunakan adalah sistem AHWA, maka akan menghasilkan Ketum PPP yang amanah serta berkomitmen dalam membesarkan partai dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Karena dihasilkan melalui proses yang baik dan sistem AHWA ini juga salah satu tradisi yang selama ini dianut Nahdlatul Ulama, yang tentunya juga cukup mewarnai di PPP. Dan suara ini menjadi rekomendasi juga dari hasil Raker DPC PPP Kota Bekasi yang akan kami sampaikan ke DPW PPP Jabar untuk Muktamar ke X PPP," tuturnya. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel