.jpg) |
| Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. |
Bamsoet menilai keputusan Prabowo tersebut menunjukkan
kematangan berpolitik dengan mengutamakan rekonsiliasi elite demi menjaga
persatuan nasional, terutama di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi
Indonesia.
"Kebijakan abolisi dan amnesti ini membuktikan bahwa
kekuasaan digunakan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Ini adalah bukti
keberanian moral dan visi kenegarawanan yang visioner," ujar Bamsoet di
Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Dia menjelaskan, pemberian abolisi kepada Tom Lembong
menandakan kesediaan pemerintah untuk merangkul profesional kritis di luar
lingkaran kekuasaan. Sementara, amnesti untuk Hasto Kristiyanto menunjukkan
niat baik untuk membangun dialog dengan kekuatan oposisi, seperti PDI
Perjuangan.
"Ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan upaya
konsolidasi nasional. Presiden menyadari bahwa di tengah tantangan global,
Indonesia butuh persatuan elite untuk mencapai visi 2045," tegasnya.
Bamsoet juga mengingatkan bahwa politik rekonsiliasi telah
terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas, seperti kebijakan Presiden BJ
Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada tahanan politik Orde Baru,
menjadi fondasi demokrasi pasca-Reformasi.
Kini, langkah Prabowo dinilai relevan dalam menghadapi
persaingan geopolitik global dan tantangan internal. Bamsoet menyebut keputusan
ini sebagai wujud moral leadership, di mana pengampunan menjadi bentuk
kekuasaan yang paling mulia.