 |
| Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. |
“Tantangan serius yang kita hadapi adalah masih banyaknya
produk hukum di daerah yang tidak mempertimbangkan perspektif HAM,” tegas
politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut dalam keterangan persnya.
Ia menambahkan, persoalan ini menjadi semakin krusial
mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia,
yakni lebih dari 50 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, setiap
regulasi yang diskriminatif berpotensi mempengaruhi kehidupan banyak orang.
Oleh karena itu, Andreas mendorong Kanwil Kemenkumham Jabar
untuk lebih proaktif dalam mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam proses
penyusunan Perda. Tujuannya agar peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan
dengan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip HAM
universal.
“Komisi XIII DPR RI akan terus mengawasi produk hukum daerah
dan mencatat kasus-kasus pelanggaran HAM yang aktual, seperti yang menyangkut
kebebasan beribadah dan kekerasan terhadap kelompok rentan,” imbuhnya.