 |
| Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto. |
Ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
menerapkan perencanaan fiskal berbasis risiko, termasuk Fiscal Space
Assessment tahunan dan anggaran berbasis kinerja (performance-based
budgeting). Hal ini bertujuan memastikan belanja daerah memberikan dampak
nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Herlina meminta Pemkot menyiapkan strategi
mitigasi risiko dalam pengelolaan APBD agar pembangunan dan pelayanan publik
tetap berjalan lancar.
Salah satu prioritas utama RPJMD 2025–2030 adalah sektor
pendidikan. Pemkot berencana membangun 4 SDN dan 7 SMPN baru di beberapa
kecamatan, seperti Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, dan Bubutan.
"Pemerataan pendidikan adalah investasi sosial jangka
panjang yang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," jelas
Herlina.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pendidikan inklusif bagi
penyandang disabilitas dengan memperluas Unit Layanan Disabilitas (ULD) hingga
jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal. "Pendidikan inklusif
bukan sekadar wacana, tapi komitmen untuk memberikan akses yang adil bagi semua
warga," tegasnya.
Di sektor transportasi, Pemkot berencana mengembangkan 11
rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap untuk memperluas jaringan
angkutan massal terintegrasi. "Integrasi transportasi massal penting untuk
mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan kawasan pinggiran," ujar
Herlina.
Herlina juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Dari enam BUMD di
Surabaya, hanya PDAM dan BPR Surya Artha Utama (SAU) yang meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2024.
Pemkot berencana menyuntikkan modal Rp40 miliar ke BPR SAU
selama 2025–2030 untuk memperkuat layanan keuangan, termasuk sistem gaji, ATM,
dan mobile banking bagi ASN, tenaga kontrak, dan UMKM.
"Kami ingin mendorong UMKM naik kelas menjadi UKM atau
IKM agar lebih berkontribusi bagi perekonomian daerah," ungkap Herlina. Ia
berharap program pembangunan tak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga
pada hasil yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya.