 |
| Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan. |
Prakata.com – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Ronny Hermawan menyatakan keprihatinannya sekaligus mendorong investigasi profesional terkait dugaan malpraktik terhadap pasien operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi yang mengakibatkan korban mengalami kelumpuhan.
“Saya mengucapkan turut prihatin atas kejadian ini dan mendukung Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Direktur RSUD beserta jajarannya, untuk segera melakukan investigasi mendalam,” kata Ronny, di Bekasi, Senin (30/6/2025).
Ronny menekankan pentingnya transparansi guna memastikan kejadian serupa tidak terulang dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah. “RSUD adalah institusi yang harus dipercaya masyarakat. Jangan sampai kasus ini membuat publik ragu untuk datang ke RSUD,” ujarnya.
Ia juga meminta korban, seorang ibu yang dilaporkan lumpuh pascaoperasi, segera mendapat penanganan optimal. “Korban harus ditangani dengan serius agar bisa pulih. Ini yang utama,” tegasnya.
Ronny mendorong penyelesaian kasus secara medis-profesional sebelum berpotensi masuk ranah pidana. “Harus ada upaya jujur dan objektif dari pihak terkait, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pengawas RSUD, untuk mengungkap kebenaran tanpa saling menyalahkan,” jelasnya.
Ia berharap investigasi melibatkan ahli medis guna menelusuri kemungkinan kelalaian, sekaligus memastikan standar protokol kedokteran dipatuhi. “Tujuannya bukan mencari kambing hitam, tetapi memperbaiki sistem agar lebih aman bagi pasien,” pungkas Ronny.
Hal senada diungkapkan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dugaan malpraktik yang menimpa pasien Ratih Raynada (30) di RSUD Kota Bekasi. Kasus ini menjadi sorotan setelah Ratih mengaku mengalami lumpuh total pascaoperasi caesar yang dijalaninya pada September 2024.
“Saya sudah terima laporan dari masyarakat dan langsung lakukan investigasi ke RSUD. Kami telah bertemu dengan manajemen rumah sakit untuk menggali informasi lebih dalam,” kata Tri.
Tri menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemulihan pasien. Ia mendorong RSUD untuk memberikan fasilitas rehabilitasi sebaik mungkin agar pasien bisa kembali pulih dan beraktivitas.
“Saya sudah minta laporan lengkap terkait kondisi medisnya. Bahkan, saya juga minta IDI untuk meninjau kembali proses pengobatannya. Secara umum, prosedur yang dilakukan sudah sesuai SOP, tapi aspek komunikasi rumah sakit dengan keluarga pasien perlu diperbaiki,” imbuhnya.
Tri berharap, ke depan tidak ada lagi miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Ia mendorong adanya keterbukaan mengenai kondisi pasien sejak awal pengobatan hingga tahap pascaoperasi.
“Yang penting ada transparansi. Kalau memang ada kekeliruan, kita harus akui dan perbaiki. Tapi kalau prosedurnya benar, tentu harus dijelaskan secara utuh agar tidak ada salah paham,” katanya. (Ads)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel