Pemprov Jabar Diminta Kembalikan Pengelolaan SMA/SMK ke Pemkab/Pemkot, Ini Alasannya - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Pemprov Jabar Diminta Kembalikan Pengelolaan SMA/SMK ke Pemkab/Pemkot, Ini Alasannya

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan, saat menghadiri sebuah agenda di sekolah swasta.
Prakata.com - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan, mendorong agar pengelolaan SMA dan SMK Negeri dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan saat ini yang menempatkan sekolah menengah atas sepenuhnya di bawah Pemprov Jabar dinilai tidak efektif karena kurang memahami kondisi riil di lapangan. 

"Faktanya, yang paling memahami kebutuhan siswa adalah pemerintah daerah, seperti walikota dan bupati, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Ronny melalui sambungan WhatsApp, Kamis (19/6/2025). 

Ronny menyayangkan kebijakan yang menyerahkan kendali SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan cabang dinasnya. Menurutnya, hal ini ironis mengingat para pejabat di tingkat provinsi tidak selalu memahami kondisi tiap daerah.

"Mereka bahkan sulit dihubungi, padahal harus mengawasi 27 kabupaten/kota di Jabar. Sementara, siswa dan keluarganya berinteraksi sehari-hari di tingkat kabupaten/kota," ujarnya. 

Saat ini, Pemprov Jabar mengelola seluruh SMA dan SMK Negeri, sementara pemkab/pemkot hanya menangani TK/PAUD, SD, dan SMP. Ronny menegaskan bahwa desentralisasi pengelolaan akan mempermudah penanganan masalah pendidikan, seperti distribusi guru, infrastruktur, dan program bantuan siswa. 

"Kebijakan ini harus dikaji ulang. Daerah lebih paham kebutuhan lokal, sehingga kebijakan pendidikan akan lebih tepat sasaran," pungkas Politisi Partai Demokrat ini. (Ads)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel