 |
| Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ronny Hermawan, saat menghadiri sebuah agenda di sekolah swasta. |
"Faktanya, yang paling memahami kebutuhan siswa adalah
pemerintah daerah, seperti walikota dan bupati, karena merekalah yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat," tegas Ronny melalui sambungan
WhatsApp, Kamis (19/6/2025).
Ronny menyayangkan kebijakan yang menyerahkan kendali
SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan cabang dinasnya. Menurutnya, hal
ini ironis mengingat para pejabat di tingkat provinsi tidak selalu memahami
kondisi tiap daerah.
"Mereka bahkan sulit dihubungi, padahal harus mengawasi
27 kabupaten/kota di Jabar. Sementara, siswa dan keluarganya berinteraksi
sehari-hari di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jabar mengelola seluruh SMA dan SMK
Negeri, sementara pemkab/pemkot hanya menangani TK/PAUD, SD, dan SMP. Ronny
menegaskan bahwa desentralisasi pengelolaan akan mempermudah penanganan masalah
pendidikan, seperti distribusi guru, infrastruktur, dan program bantuan
siswa.