Konflik Iran-Israel Picu Kekhawatiran Naiknya Harga Minyak, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Konflik Iran-Israel Picu Kekhawatiran Naiknya Harga Minyak, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.
Prakata.com – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun memperingatkan potensi gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat. Ia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif guna mencegah harga minyak Indonesia (ICP) melampaui asumsi APBN 2025 sebesar US$82 per barel. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas subsidi energi dan kesehatan fiskal negara. 

"ICP dalam APBN 2025 ditetapkan US$82 per barel. Saat ini, harganya masih di kisaran US$75–79, sehingga relatif aman. Namun, jika konflik berkepanjangan dan harga melonjak, kita perlu bersiap dengan opsi pengurangan subsidi BBM dan program kompensasi bagi masyarakat miskin," ujar Misbakhun dalam diskusi virtual bersama INDEF, Minggu (29/6/2025). 

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87%, sedikit di bawah target APBN sebesar 5,2%. Penurunan ini terjadi sebelum konflik Iran-Israel memanas dan dipengaruhi ketidakpastian global, termasuk kebijakan dagang AS di era "Trump 2.0". 

"Koreksi pertumbuhan sudah terlihat sebelum konflik. IMF dan Bank Dunia pun merevisi proyeksi ekonomi global. Karena itu, kita harus waspada terhadap risiko inflasi dan tekanan fiskal," tegas politisi Golkar ini. 

Menurutnya, penerimaan negara dari pajak dan non-pajak masih stabil, dan pemerintah belum perlu mencari sumber pembiayaan baru selama ICP terkendali. Namun, kenaikan harga minyak global dapat memicu inflasi dan defisit fiskal. 

"Jika ICP tembus US$90–100 per barel, skenario mitigasi harus dijalankan, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi 10%. Ini akan berdampak pada inflasi dan beban subsidi," jelasnya. 

Berdasarkan simulasi bersama analis, termasuk Bank Mandiri, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal untuk menghadapi fluktuasi harga minyak. Bahkan jika ICP mencapai US$100 per barel, inflasi diprediksi tetap terkendali di 2,7% (naik 0,32 poin dari saat ini). 

"Pemerintah harus menjaga keseimbangan fiskal dan perlindungan sosial. Jika subsidi dikurangi, kompensasi bagi masyarakat miskin wajib disiapkan agar daya beli tidak turun," tegas Misbakhun. 

Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk merancang strategi fiskal yang responsif di tengau ketidakpastian geopolitik. Selain itu, skenario antisipasi perlu dikomunikasikan secara transparan kepada publik demi menjaga stabilitas ekonomi. (rdn)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel