SMKN 15 Kota Bekasi Terapkan Kedisiplinan Ketat Sejak 2018, Lebih Awal dari Kebijakan KDM

Suasana salah satu ruang rapat kecil di hotel mewah. Foto: Ilustrasi/Net.

Prakata.com – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan rapat dinas di hotel dan restoran tak menyurutkan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk tetap mengutamakan efisiensi anggaran. Pemprov Jabar memilih melanjutkan larangan rapat di luar fasilitas pemerintah, langkah yang justru mendapat apresiasi dari DPRD setempat. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh atas keputusan Gubernur Dedi. Menurutnya, kebijakan ini konsisten dengan upaya penghematan anggaran yang telah memotong belanja hingga Rp5,1 triliun. 

"Pemprov Jabar sudah memangkas anggaran untuk rapat di hotel, seminar, FGD, dan sejenisnya. Meski Kemendagri memperbolehkan, kami memilih tidak mengikutinya karena efisiensi ini terbukti efektif," tegas Kang Ono, sapaannya, Sabtu (14/6/2025). 

Ono tak sekadar mendukung penghematan, tetapi juga mengkritik budaya rapat di hotel yang dinilai jauh dari realitas masyarakat. Ia mengusulkan agar rapat-rapat dinas digelar langsung di lokasi masalah, seperti sawah, permukiman kumuh, atau sungai. 

"Kenapa harus di hotel? Lebih baik rapat di sawah, gorong-gorong, atau bantaran sungai. Di situlah masalah nyata ada, dan pejabat bisa langsung melihat kondisi riil," ujarnya. (Rtm)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel

Related Posts