 |
| Penertiban lapak pedagang kaki lima di Pasar Kranji, sementara proyek revitalisasi pasar masih mangkrak lima tahun ini. Foto: Ilustrasi/Prakata.com. |
Prakata.com – Sejumlah pedagang di sekitar Pasar Kranji, Kota Bekasi, mengeluhkan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Senin (19/5/2025).
Aksi penertiban ini dinilai terlalu represif dan kurang mempertimbangkan nasib pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut.
Pepen, Ketua Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI), menyatakan bahwa seharusnya Pemkot Bekasi fokus pada revitalisasi Pasar Kranji yang sudah lima tahun ini mangkrak.
"Banyak pedagang yang tiba-tiba harus kehilangan tempat berjualan. Mereka seharusnya diberi solusi, bukan langsung ditertibkan secara paksa," ujarnya.
Menurut Pepen, sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Kranji telah berjualan selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari mata rantai ekonomi pasar.
"Ini bukan sekadar soal ketertiban, tapi juga soal kelangsungan hidup ratusan keluarga. Pemkot seharusnya menyediakan lokasi alternatif sebelum melakukan penertiban," tambahnya.
Pemkot Bekasi melakukan penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan dan sekitar Pasar Kranji, karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, para pedagang menilai kebijakan ini tidak dibarengi dengan solusi yang memadai. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel