 |
| Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty. |
Prakata.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendorong pemerintah daerah untuk berdiskusi guna mengantisipasi potensi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, menyatakan bahwa asosiasi pengusaha di bawah Kadin ingin meninjau kebijakan perpajakan agar lebih mendukung iklim bisnis.
"Kami berharap bisa duduk bersama pemerintah agar semua kebijakan dapat selaras," ujar Sintha di Cibinong, Selasa (6/5/2025).
Ia menekankan bahwa tarif pajak yang tinggi berisiko memberatkan pelaku industri yang masih berjuang pulih pascapandemi COVID-19.
"Pengusaha masih dalam proses pemulihan, ditambah tantangan kebijakan global yang memaksa mereka beradaptasi. Ini jadi beban tambahan," jelasnya.
Sintha mengusulkan relaksasi pajak, terutama bagi sektor-sektor seperti industri, konstruksi, dan perumahan yang sedang lesu.
"Pembelian di sektor-sektor ini menurun, tetapi kebijakan pajak belum mendukung," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa investasi industri di Kabupaten Bogor perlu diperhatikan dalam kebijakan fiskal, mengingat kontribusi pajaknya bagi daerah.
"Industri ini membayar pajak ke Kabupaten Bogor. Jika kebijakan tidak mendukung, ancaman PHK ke depan sangat mengkhawatirkan," pungkas Sintha. (Rtm)