 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. |
Prakata.com - Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan sanksi tegas kepada penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar standar keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran berulang harus ditindak tegas demi melindungi anak-anak penerima manfaat.
"Sudah waktunya diberlakukan mekanisme hukuman yang jelas bagi penyedia yang melanggar, terutama jika terjadi berulang. Ini menyangkut nyawa anak-anak," tegas Nurhadi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, pelanggaran standar keamanan pangan bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Ia mendorong BGN untuk mengevaluasi dan mencabut kerja sama dengan mitra yang tidak disiplin.
"Program pemerintah yang bertujuan baik jangan sampai membahayakan anak karena pengawasan lemah," ujar politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Nurhadi juga mengusulkan pembentukan unit pengawasan khusus di BGN untuk memantau kinerja penyedia, sekaligus membuka saluran pengaduan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan BGN di Gedung DPR RI.
"Transparansi dan ketegasan akan meningkatkan kredibilitas BGN serta menjamin keberlanjutan program," katanya.
Di sisi lain, Nurhadi mengapresiasi respons cepat BGN dalam menangani kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kesiapan BGN menghadapi situasi darurat.
"Respons BGN membuktikan mereka tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif," ucapnya.
Ia juga menyambut positif penerapan sistem pembayaran virtual account berbasis *at cost* untuk mitra penyedia, yang dinilai lebih transparan. Namun, ia mengingatkan agar proses verifikasi tidak terhambat.
"Jangan sampai sistem yang baik justru bermasalah di lapangan karena verifikasi lemah," tandas legislator dapil Jawa Timur VI ini.
Nurhadi juga mempertanyakan kecukupan SDM BGN dalam memverifikasi pembayaran seiring bertambahnya dapur SPPG. Menurut data, terdapat lebih dari 1.200 dapur aktif, sebagian besar dikelola UMKM.
"Berapa rasio petugas verifikasi per dapur? Idealnya, satu petugas menangani berapa dapur?" tanyanya.
Lebih jauh, ia mendorong BGN tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadikan program ini sebagai penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga kerja setempat.
"Program ini harus membangun kemandirian pangan dan memberdayakan masyarakat. Jika warga terlibat, mereka akan merasa memiliki," paparnya.
Nurhadi juga mengkritik sistem pengadaan yang masih sentralistik dan kurang melibatkan produsen lokal seperti petani dan pedagang pasar.
"Jika semua bahan dibeli dari grosir besar, bagaimana petani lokal bisa bertahan?" tegasnya.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif, program ini diharapkan tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. (tn/rdn)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel