 |
| Aktivis dari LSM Jendela Komunikasi (Jeko), Farhan Rizmawan. |
Prakata.com — Aktivis dari LSM Jendela Komunikasi (Jeko), Farhan Rizmawan, menegaskan bahwa penerima hibah sebaiknya fokus pada pelaksanaan program dan pertanggungjawaban anggarannya, bukan menjadi corong pembela pemerintah.
Hal ini diungkapkan Farhan di tengah berkembangnya proses hukum mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, dimana sejumlah penerima hibah APBD menyuarakan dukungan terbuka kepada Wali Kota Bekasi.
“Kami mendukung proses hukum berjalan objektif. Penerima hibah wajib ingat bahwa uang yang mereka terima bersumber dari APBD, bukan ‘amplop pribadi’ wali kota," ujar Farhan, Senin (19/5/2025).
Oleh karena itu, lanjut dia, mereka seharusnya tidak perlu sibuk melakukan pembelaan melihat proses hukum yang sedang berjalan.
"Jangan sibuk teriak membela, lebih baik menyibukan diri menuntaskan program serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan. Mengeluarkan pernyataan politik demi membela pejabat, terutama ketika ada dugaan perkara hukum yang sedang berproses, tidak elok bagi kredibilitas organisasi,” kata Farhan.
Aktivis JEKO itu juga mengingatkan rekam jejak lembaganya yang pernah mendesak pengusutan menyeluruh skandal pengadaan alat olahraga di Dispora beberapa waktu lalu.
“Kami konsisten: saat kasus alat olahraga mencuat, JEKO tak hanya menyorot mantan Kadispora, tapi menuntut penelusuran aktor lain. Prinsipnya sama: siapa pun yang terlibat, entah pejabat maupun pihak penerima manfaat, harus bertanggung jawab di depan hukum,” tegas Farhan.
Ia menutup pernyataan dengan ajakan agar seluruh elemen sipil menjaga independensi dan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik.
“Mari kita bangun Kota Bekasi lewat kolaborasi konstruktif, bukan retorika politis. Transparansi dan akuntabilitas jauh lebih elegan daripada yel-yel dukungan sesaat," tambahnya.
Jeko menyerukan semua pihak untuk menahan diri serta menempatkan proses hukum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di Kota Bekasi. (Rtm)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel