 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin. |
Prakata.com – Pelaksanaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2025 hingga bulan April ini belum menunjukkan tanda-tanda dimulai. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin dari Fraksi PKS, yang menyatakan kekhawatirannya atas keterlambatan tersebut.
Dalam wawancara usai sidang paripurna tertutup di DPRD Kota Bekasi, Selasa (22/4/2025), Alimudin mengungkapkan bahwa percepatan jadwal reses kali ini berpotensi memunculkan pertanyaan masyarakat terkait realisasi pembangunan.
"Kami sebagai wakil rakyat akan menghadapi masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, realisasi pembangunan di 2025 saja sampai sekarang, akhir April, belum berjalan, sudah diadakan reses lagi," ujarnya.
Menurut Alimudin, hal ini menjadi beban moral bagi anggota dewan yang harus turun ke masyarakat sementara penyerapan anggaran APBD 2025 untuk infrastruktur dan program lainnya belum terlihat realisasinya.
"Kendala pertama mungkin dari kesiapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ini yang akan kami telusur, karena deadline pelaksanaan pembangunan seharusnya sampai September 2025. Sementara sekarang sudah akhir April, belum ada tanda-tanda kegiatan dari OPD terkait," jelasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah dan OPD segera merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. "Kami mendorong OPD-OPD untuk segera melaksanakan apa yang menjadi komitmen kami kepada masyarakat," tegas Alimudin.
Selain itu, ia mengakui bahwa jadwal anggota dewan yang padat, termasuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024, membuat waktu pengawasan terbatas. Namun, ia menegaskan akan mendesak OPD untuk segera bertindak begitu ada kesempatan koordinasi.
"Ketika ada titik temu dengan penjadwalan OPD, kami akan tekankan agar aspirasi masyarakat yang sudah ditetapkan di APBD 2025 segera direalisasikan," pungkasnya. (Gud)