 |
| Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi. |
Prakata.com - Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi anggaran yang rendah, bahkan di bawah 90%. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi.
Dua dinas yang paling terdampak adalah Dinas Cipta Karya
Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Pertamanan, dengan penyerapan hanya
sekitar 70%. Sementara itu, Dinas Bina Marga mencapai 88%, dan Dinas Sumber
Daya Air masih di bawah 90%.
Menurut Ghozi, penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah
hambatan dalam proses pembebasan lahan. Beberapa masalah yang sering muncul
antara lain perubahan status lokasi saat pembayaran, keterlambatan penerbitan
sertifikat oleh BPN, serta sengketa atas lahan yang telah direncanakan.
“Masalah seperti ini terus berulang setiap tahun dalam
proses penganggaran,” ucap politisi dari PKS tersebut, Selasa (15/4/2025).
Ghozi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya melakukan
kajian dan perencanaan yang lebih matang sebelum menganggarkan dana. “Pastikan
lahannya benar-benar bersih dari masalah sebelum dianggarkan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi D juga mengkritik lemahnya koordinasi
antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi seringkali tidak sampai ke warga,
padahal banyak masyarakat yang menunggu pembebasan lahan mereka.
“Di satu sisi, pemerintah menyebut kendala teknis sebagai
alasan anggaran tidak terserap. Namun, di lapangan, masyarakat justru menunggu
kepastian,” jelas Ghozi.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan kondisi riil di lapangan sangat penting agar dana dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. (red/rtm)