 |
| Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi mendesak audit menyeluruh BUMD. |
Prakata.com – Sejumlah fraksi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi mendesak dilakukannya audit komprehensif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Hal ini menyusul evaluasi bahwa kinerja BUMD dinilai belum optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan ini semakin mengemuka seiring proses seleksi dua Direktur Utama BUMD yang dianggap memiliki performa di atas ekspektasi. Misbahudin, anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, meminta Wali Kota Bekasi untuk memastikan proses rekrutmen Direktur Utama PT. Mitra Patriot dan PT. Sinergi Patriot berjalan profesional.
“Saya mengapresiasi langkah Wali Kota yang mengedepankan audit sebelum merekrut Dirut. Ini penting untuk menjamin transparansi dan profesionalitas,” ujar Misbahudin, Senin (28/4/2025).
Hal senada dikatakan Sarwin Edi Saputra dari Fraksi Golkar Solidaritas, ia juga mendorong audit tidak hanya pada dua BUMD tersebut, tetapi mencakup seluruh BUMD di Bekasi, termasuk PD Migas dan BPRS. “Audit harus merata, bukan hanya simbolis. Ini momentum untuk mengevaluasi semua BUMD,” tegasnya.
Ahmadi dari Fraksi PKB turut menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Ia menegaskan bahwa setiap penyertaan modal harus dipertanggungjawabkan karena berasal dari uang rakyat. “Jika BUMD tidak sehat tapi terus mendapat suntikan dana, bisa jadi ini hanya menguntungkan segelintir elit,” kritiknya.
Sementara itu, Nawal Husni dari PPP menambahkan, Inspektorat harus bersikap independen dalam melakukan evaluasi. “Auditor harus kompeten dan data harus valid. Jika ada indikasi manipulasi, harus ada sanksi tegas,” tegasnya.
Para anggota Banggar sepakat bahwa audit harus segera dilaksanakan sebelum penyusunan APBD berikutnya. Mereka juga mendesak Pemkot Bekasi agar lebih terbuka dalam mengumumkan hasil audit kepada publik. (Gud)