 |
| Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (kanan), bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Nurchaidir saat menghadiri Rakornis Perumahan Perdesaan. |
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ade Kunang menyampaikan
bahwa rapat ini membahas Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian PKP. Ia
menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah melaksanakan
program serupa, yaitu Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang
sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Program Rutilahu kami selaras dengan Program 3 Juta Rumah.
Tujuannya mengubah rumah yang sebelumnya tidak layak menjadi layak huni,"
ujarnya.
Sementara itu, Nurchaidir menambahkan bahwa Pemkab Bekasi
akan memperkuat sinergi dengan Kementerian PKP untuk mempercepat realisasi
Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun, ia mengakui masih ada kendala, seperti status kepemilikan tanah yang
belum jelas. "Banyak warga yang
belum memiliki sertifikat tanah. Kami berharap pemerintah pusat dapat bekerja
sama dengan kami untuk mengatasi hal ini," jelasnya.
Di sisi lain, Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mengatasi masalah perumahan di seluruh Indonesia. Untuk mendukung keberhasilannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan milik negara, dengan pendekatan berbeda di perkotaan dan pedesaan. "Di kota, kami prioritaskan rumah vertikal karena keterbatasan lahan. Sedangkan di desa, fokusnya pada renovasi rumah melalui Koperasi dan BUMDes," pungkas Fahri. (Rtm)