 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto. |
Prakata.com - Hasil analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan sejumlah kebijakan antikorupsi yang perlu diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu rekomendasi utama adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, pada Kamis (19/3/2025), menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu dari empat langkah konkret yang dinantikan masyarakat dari pemerintahan Prabowo. Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. Revisi undang-undang untuk memperberat hukuman bagi koruptor, minimal 20 tahun penjara tanpa remisi hingga hukuman seumur hidup.
2. Mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset agar negara dapat menyita aset hasil korupsi dan mengembalikannya kepada rakyat.
3. Membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi guna menutup celah suap dan manipulasi proyek.
4. Fokus pada kasus korupsi yang sedang terjadi, seperti kasus Pertamina.
Denny JA menekankan pentingnya mengusut kasus Pertamina Patra Niaga hingga tuntas, termasuk mengungkap jaringan mafia minyak dan oligarki politik yang turut menikmati keuntungan ilegal. Menurutnya, korupsi bukan hanya kejahatan finansial, tetapi juga kejahatan kemanusiaan karena merampas masa depan bangsa.
Masyarakat, lanjut Denny, menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo. "Jika Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang membawa Indonesia menjadi negara maju, ia juga harus menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi," ujarnya.
Denny juga mengutip contoh negara-negara seperti Singapura, Denmark, dan Finlandia yang berhasil memberantas korupsi dan menjadi negara maju berkat langkah-langkah serupa.
Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa upaya yang konsisten dan berkelanjutan, Indonesia akan terus menghadapi tantangan serius, seperti hilangnya kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan tergadainya kesejahteraan rakyat.
"Korupsi adalah musuh utama kemajuan bangsa. Jika tidak ditangani dengan serius, masa depan Indonesia akan terus terancam," tegas Denny JA. (gud/ant)