![]() |
| Koordinasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat beserta kepala daerah dalam penanganan banjir dan bangunan liar. |
Prakata.com - Rapat koordinasi digelar bersama Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Gubernur
Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membahas langkah-langkah penertiban bangunan
liar dan penanganan banjir di wilayah Jawa Barat. Rakor ini juga dihadiri oleh Wali
Kota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Bogor
Rudy Susmanto, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di kantor
Kementerian PU, Jakarta.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa fokus penanganan
banjir di Jawa Barat akan mencakup rehabilitasi sempadan sungai dan penguatan
ketahanan pangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka menengah untuk
mencegah terulangnya bencana banjir di masa depan. Kolaborasi antara
Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota
akan difokuskan pada pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai.
Selain itu, rakor ini juga membahas penetapan lokasi dan
pembiayaan proyek yang akan didanai secara kolektif oleh pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. "Pembiayaan ini akan diintegrasikan dari
berbagai pihak karena biayanya relatif besar," ujar Dedi. Ia berharap
kolaborasi ini akan menghasilkan solusi jangka menengah untuk penanganan banjir
dan ketahanan pangan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa
penanggulangan banjir di Bekasi, Bogor, dan daerah lainnya akan dilakukan
dengan menertibkan sempadan sungai, revitalisasi irigasi, serta pembangunan
tanggul dan bendungan. "Pengadaan lahan menjadi krusial, dan kepala daerah
telah berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan," jelas Nusron.
Targetnya, proses pembangunan akan dimulai pada Juni 2025.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan Kali Bekasi, pembangunan tanggul, dan rehabilitasi situ-situ di daerah Rawalumbu. "Kami akan membagi tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif," ujarnya. (Gud)


