 |
| Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, bersama Tenaga Ahli Kementerian Pertanian, Pamuji Lestari. |
Prakata.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Kementerian Pertanian akan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk merealisasikan program-program 2025. Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden RI, terkait dengan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Rencananya, rakor pertama 2025 tersebut akan digelar di Jawa
Tengah pada 15 atau 16 Januari 2025, melibatkan seluruh stakeholder dari Pemprov
Jateng, Pemerintah Kabupaten/ Kota, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian.
Seusai audiensi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana,
Jumat (10/1/2025), Tenaga Ahli Kementerian Pertanian, Pamuji Lestari
mengatakan, rakor tersebut diharapkan dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan
dalam swasembada pangan secara nasional, termasuk di Jawa Tengah.
“Kita ingin berpadu sama-sama. Kebutuhannya apa, masalahnya
apa, juga nanti pendataan sampai lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional sama,” katanya, di Kantor Gubernur Jateng.
Pamuji menjelaskan, Jawa Tengah dipilih sebagai tempat rakor
pertama terkait luas tambah tanam (LTT), karena melihat potensinya yang besar.
Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan produktivitas
pangan yang tinggi.
“Potensi Jawa Tengah besar. Banyak lokasi kabupaten/ kota
yang indeks pertanamannya lebih dari 300, bahkan di Sragen sampai 400,” ucap
dia.
Dikatakan, swasembada pangan merupakan mandat Presiden dan
menjadi program nasional. Program ini tidak hanya menjadi domain Kementerian
Pertanian, tetapi juga kementerian/lembaga terkait, hingga pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, kerja sama berbagai instasi sangat penting,
guna mewujudkan program tersebut.
Sementara, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyatakan,
mendukung penuh upaya pemerintah untuk swasembada pangan sesingkat-singkatnya.
Apalagi Indonesia merupakan negara agraris.
“Kita mendukung program swasembada pangan. Memang sudah
seharusnya provinsi sampai kabupaten/kota merasa memiliki program ini,”
bebernya.
Nana menyampaikan, dampak dari program Kementerian Pertanian
berupa luas tambah tanam (LTT), pompanisasi, dan bantuan pupuk, juga sudah
dirasakan selama 2024. Buktinya, produktivitas menjadi meningkat, dan masa
panen ada yang bisa lebih dari sekali.
“Bupati dan wali kota juga harus mendukung program ini. Ini perlu diungkit agar swasembada pangan segera tercapai. Pakar dan ahli, termasuk akademisi, juga harus dilibatkan,” pungkasnya. (Jiz/ul)
Ikuti Berita Terbaru di Google News & WA Channel