Pemprov Jateng Berhasil Selesaikan Konflik Agraria hingga 18.015 Bidang Tanah - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Pemprov Jateng Berhasil Selesaikan Konflik Agraria hingga 18.015 Bidang Tanah

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno (kanan) saat menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria di PO Hotel Semarang, Jumat (13/12/2024).
Prakata.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyelesaikan konflik agraria hingga 18.015 bidang tanah. Hal ini menunjukkan performa yang baik dari pemerintah provinsi setempat.

“Kalau dari sisi kinerja reforma agraria di Jawa Tengah, mungkin secara keseluruhan sudah lumayan bagus. Permasalahan-permasalahan sengketa tanah, status tanah, juga sudah banyak yang diselesaikan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno di sela menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, di PO Hotel, Semarang, Jumat (13/12/2024).

Menurutnya, Pemprov Jateng juga telah melakukan redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha PT Sinar Kartosuro seluas 198 hektare di Kabupaten Semarang, dan redistribusi tanah timbul seluas 1.178 hektare di Kabupaten Cilacap.

Meskipun demikian, lanjut dia, kinerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten/ kota, perlu tetap dioptimalkan. Apalagi, reforma agraria menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah, sehingga harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap teman-teman kabupaten/ kota bisa mengalokasikan anggaran untuk reforma agraria, karena ini salah satu upaya yang ujungnya menyejahterakan masyarakat,” ujar sekda.

Sumarno menerangkan, saat ini baru delapan kabupaten/ kota di Jateng, yang telah mengintegrasikan program reforma agraria dalam APBD tahun 2024. Daerah tersebut meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Sragen, Temanggung, Demak, Kendal, Klaten, dan Pemalang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Sri Yanti Achmad, mengapresiasi kedelapan kabupaten/ kota yang telah mengalokasikan anggaran, untuk pelaksanaan program reforma agraria. Hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah, dalam menyukseskan agenda reforma agraria. (ul/jiz)

Ikuti Berita Terbaru di Google News & WA Channel