 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. |
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai,
pengesahan UU perpajakan dilakukan oleh pemerintah dan DPR periode 2019 – 2024
membawa kabar buruk bagi rakyat rentan miskin. Pasalnya, masyarakat seperti
petani dan nelayan, rakyat di pantai dan desa akan semakin banyak yang masuk
kategori dari rentan miskin menjadi miskin.
“Pengesahan kenaikan PPN 11 persen di tahun 2022, dan 12
persen di tahun 2025 akan memicu kenaikan harga dan tentu rakyat kecil, petani,
nelayan peternak akan menjadi paling terdepan kena dampaknya,” papar Riyono
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, bahwa pada waktu
bersamaan Presiden Jokowi juga mengesahkan adanya PP 85 tahun 2021 tentang PNBP
sektor kelautan perikanan yang juga menyasar nelayan kecil dengan kapal 5 GT
yang dikenakan 5 persen. Jadi, sebagai rakyat biasa, nelayan akan terkena PPN
11 persen jika berbelanja dan pajak 5 persen dari hasil tangkapan mereka.
Menurutnya, kehadiran pajak tersebut akan semakin
menyulitkan para nelayan yang sedang berusaha bangkit dari kondisi pandemi.
"Belum harga pakan para peternak, kenaikan PPN 11
persen akan membuat produsen pakan menaikan harga pakan bisa sampai 5 persen.
Benar – benar menjadi bencana bagi sektor perikanan pertanian peternakan,"
kata Politisi Fraksi PKS ini.
Ia menilai, Kenaikan pungutan pajak ini bertentangan dengan
spirit ekonomi Pancasila yang bercorak kerakyatan dan keadilan. Seharusnya,
pemerintah memberikan insentif bagi petani, nelayan dan peternak agar usaha
mereka maju.
"Ini justru disinsentif yang bisa membuat mereka tambah
miskin, kenaikan pajak membuat daya beli semakin turun dan mengancam
pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Riyono.
Berdasarkan data BPS 2018, disebutkan, nelayan miskin antara
20 – 40% yang terkonfirmasi. Pada data BPS tahun 2020, terjadi penambahan orang
miskin di pedesaan, per September 2019 yang mulanya 12,60 persen, naik menjadi
12,82 persen pada Maret 2020. ia menyebut para petani dan nelayan di pesisir
semakin miskin.
Pada sumber data yang sama pula, BPS 2020 mencatat adanya
peningkatan penduduk miskin pada September 2020. Kenaikan tersebut sebagian
besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20 persen. Sementara untuk posisi
perkotaan hanya sebesar 7,88 persen.
“Negara membuat miskin rakyatnya dengan menaikan pajak,
petani nelayan peternak akan semakin susah. Kenaikan orang miskin 13.20 persen
harusnya menyadarkan pemerintah bahwa kebijakannya salah. Kenapa terus
dilakukan? bukan menambah sejahtera, justru menambah miskin rakyatnya,” tutup
Riyono. (bia/rdn)