Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja. |
“Konflik sering terjadi di tingkat daerah. Kerusuhan selalu
menjadi potensi,” ungkap Bagja di Petojo Selatan, Jakarta, pada hari Jumat (15/3/2024).
Sebelumnya, Bagja telah menyinggung bahwa kerawanan Pilkada
2024 cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat antara
calon kepala daerah di setiap wilayah di Indonesia.
“Pilkada bisa menjadi lebih ramai (dalam hal laporan
pelanggaran) karena semua calon kepala daerah akan bersaing. Inilah yang akan
kita hadapi dalam beberapa bulan mendatang,” jelas Bagja dalam pernyataannya, Rabu
(13/3/2024).
Untuk itu, Bagja berharap dapat terus berkolaborasi dengan
TNI, Polri, dan kejaksaan selama tahapan Pemilu 2024, termasuk Pilkada 2024
yang akan datang.
Bagja menambahkan bahwa sinergi tersebut sangat penting
untuk mengatasi tingkat kerawanan Pilkada 2024 yang berpotensi lebih besar
dibandingkan Pilpres 2024.
Sementara itu, Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, menyatakan
bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada 2024, meski
saat ini proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih berlangsung.
“Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu
daerah) yang sudah menyelesaikan pemilunya agar bersiap untuk PHPU
(perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus
sudah memikirkan bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk
menyiapkan jajaran ad hoc,” ujar Lolly di Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3/2024)
malam.
Lolly kemudian menjelaskan bahwa persiapan tersebut harus
dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kedua, kami tentu belajar dari Pemilu 2024 ini. Ada banyak
hal yang kemudian harus dilakukan mitigasi lebih awal lagi, lebih kuat lagi,
karena berkaca dari peristiwa pemilu,” tuturnya.
Lolly menambahkan bahwa pengawasan media sosial menjadi
salah satu fokus Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi
pelaksanaan Pilkada 2024.