 |
| Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa. |
Surat dari Kemenko PMK yang diterbitkan pada 26 Februari
2024 mencatat bahwa ada sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil
mencapai persentase kemiskinan ekstrem 0% (nol persen), dengan jumlah penduduk
miskin ekstrem juga mencapai nol. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Batu,
Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Magetan,
Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ponorogo.
“Syukur Alhamdulillah, berita ini menambah kebahagiaan saya
dan Emil Dardak di akhir masa jabatan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa upaya kami melalui berbagai program telah
efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,” kata Khofifah
di Surabaya.
Khofifah menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir
(2020-2023), angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur telah turun secara
signifikan sebesar 3,58 persen atau sekitar 1.480.140 jiwa. Kemiskinan ekstrem
di Jawa Timur telah turun drastis dari 4,4 persen atau sekitar 1.812.210 jiwa
pada tahun 2020 menjadi 0,82 persen atau sekitar 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Akibat penurunan ini, Jawa Timur menerima penghargaan insentif fiskal.
“Syukur Alhamdulillah, Jawa Timur telah menerima insentif
fiskal sebesar Rp6,215 miliar. Insentif ini akan kami maksimalkan untuk
berbagai program yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Mulai dari padat karya
tunai, pengadaan air bersih di desa-desa yang rawan kekeringan, pasar murah
untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas, dan
bantuan pangan bagi PMKS di Panti Sosial,” jelasnya.
Khofifah juga menyoroti beberapa inovasi yang telah
dilakukan pemerintahannya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Salah satunya adalah inisiatif Pemprov Jatim dalam Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15
Kabupaten/Kota, di mana setiap keluarga menerima bantuan senilai Rp1,5 juta
yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi
rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 hingga 2023, telah
dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar
Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V Surabaya.
Selain itu, program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah
tangga miskin juga telah dilakukan (2019 sampai 2023).
Penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur juga didorong
oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif
yang didukung oleh permodalan UMKM. Beberapa program tersebut di antaranya
Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi
pinjaman murah bagi 8.941 usaha mikro kecil (UMK) dengan subsidi bunga,
sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga
pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan.
Khofifah melanjutkan, bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra
mikro juga telah disalurkan selama tahun 2022 dan 2023 kepada 6.478 orang
pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta yang
pembiayaannya berasal dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November
2023, telah disalurkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM) senilai
Rp935,075 miliar (84,29 persen), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen
dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Selain itu, Penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 telah
mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari
total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat, dengan nominal bantuan
Rp1,121 triliun.
“Insya Allah, jika masyarakat Jatim memberi amanat kepada
kami lagi di masa mendatang, berbagai program tersebut akan kami lanjutkan,”
tutup Khofifah. (Gud)