 |
| Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga |
PRAKATA.COM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengupayakan penguatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengelola pasokan melalui sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK) sebagai dukungan untuk tata niaga komoditas yang adil.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, SRG dan PLK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai perdagangan, sarana penentuan harga yang jelas, dan acuan harga komoditas. Selain itu, instrumen ini menjadi alternatif bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam mengelola pasokan dan mendapatkan akses pembiayaan.
"Selanjutnya, skema ini diharapkan bisa menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang adil," kata Wamendag Jerry melalui keterangan, di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Pemerintah melalui Kemendag terus berupaya mengamankan dan memperkuat pasar domestik. Caranya, memperbaiki sistem distribusi yang mendukung daya saing perdagangan, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.
Dari berbagai upaya tersebut, salah satu yang terus ditingkatkan Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah instrumen SRG dan PLK.
Kemendag mencatat, nilai resi gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat sebesar Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar. Adapun komoditasnya terdiri dari gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula. Gambaran SRG pada 2023 tersebut sudah cukup bagus, namun capaian tersebut belum optimal.
Pemanfaatan SRG masih bisa diperluas, baik jumlah SRG yang digunakan maupun komoditasnya.
"Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, keterlibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG," ucap Jerry.
Kemendag telah membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan ke pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG.
Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi salah satu instrumen perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditas.
Adapun nilai transaksi PLK pada 2023 mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan 2022. Pengembangan PLK diharapkan bisa menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. PLK akan terus dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di Google News